1. Keuangan Pemerintah
Jika kita ingin mendapat gambaran yang benar tentang keuangan negara di daerah penguasa pribumi, maka perlu melihat baik anggaran Hindia Belanda maupun anggaran daerah. Tentang anggaran daerah akan dibahas di bagian berikut ini. Daerah penguasa pribumi merupakan bagian dari Hindia Belanda dan bisa dikatakan bahwa biaya pemerintahan umum seperti bidang pemerintahan, militer, angkatan laut, departemen pemerintahan umum juga dipenuhi. Dana yang harus disetorkan oleh setiap daerah sulit dihitung. Namun, hal ini tidak diperlukan bagi pengaturan hubungan keuangan antara negara dan penguasa pribumi, mengingat bahwa biaya ini ditutup dengan keuntungan yang dipetik negara dari daerah ini dalam bentuk bea dan cukai eksport import, keuntungan monopoli candu dsb.
Di samping itu, ada pengeluaran yang dibuat demi kepentingan langsung daerah setempat. Hal ini bisa dihitung yang dilakukan secara rutin untuk mengetahui berapa banyak daerah menyetor ke pusat. Jumlah dana, yang akhirnya ditetapkan oleh pemerintah, dimuat sebagai pos pengganti pada anggaran pengeluaran daerah. Agar tidak membebani daerah setiap tahun dengan anggaran berapapun besarnya, jumlah ini ditetapkan selama tiga tahun.
Pengeluaran yang dimaksud di sini dibagi menjadi 2 kelompok: terutama pos "pemberian bantuan" yang memuat biaya tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah dan ternyata dikelompokkan dalam tugas daerah (misalnya untuk keamanan, pendidikan penduduk, proyek PU daerah, petugas pajak dsb).
 |
| COLLECTIE_TROPENMUSEUM_De_woningen_van_de_controleur_en_de_assistent-resident_in_Pematangsiantar_TMnr_60021754 KANTOR ADM KONTROLER PEMATANG SIANTAR |
Akhirnya pada anggaran Hindia Belanda masih disediakan sebuah pos untuk pembayaran ganti rugi dalam upaya menebus penghasilan yang pada masa lalu dinikmati oleh para raja dari monopoli penjualan candu, dari pungutan produk hutan, pajak pasar dsb.
 |
| COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Gezin_aan_de_thee_Pematangsiantar_TMnr_60021758 |
Menurut penghitungan terakhir dari pengeluaran yang disediakan untuk pos ganti rugi, biaya yang dibebankan anggaran pemerintah untuk daerah Simalungun berjumlah:
Pemberian bantuan ………… f 9997
Pengeluaran pemerintahan ….f 27.827
Kepolisian bersenjata ……….f 17.030
Kepolisian umum …………...f 3.478
Kehutanan …………………..f 3.914
Petugas Pajak ……………….f 3.649
Pendidikan Pribumi ……… f 29.796
Irigasi ………………………f 4.206
Dinas kesehatan hewan …..f 3.665
-----------------------------------------------------------
Jumlah ……………………..f 103.562
Pos ganti rugi pada tahun 1921 ditetapkan sebesar f 65.000. Ketika kondisi keuangan Simalungun tidak memungkinkan mengganti jumlah ganti rugi yang besar, jumlah pembayarannya jauh lebih kecil. Pada tahun 1912 jumlahnya hanya f.3000, pada tahun 1916 jumlahnya sebesar f 18.000, dan pada tahun 1918 ditetapkan sebesar f 38.000. Kini jumlah itu seperti yang kita ketahui ditetapkan sebesar f. 65.000. Keuntungan yang mengalir kepada pemerintah dari daerah Simalungun selain bea dan cukai ekspor impor, menyangkut pajak langsung dan keuntungan yang diperoleh dari monopoli candu. Pada tahun 1919 pajak perorangan menghasilkan f 17.000 dan pajak penghasilan sebesar f 55.000.
Pada tanggal 1 April 1912 monopoli candu diterapkan untuk wilayah Simalungun. Penerimaan bruto dari uang candu ketika dibulatkan dalam gulden mencakup:
| Tahun | Untuk Simalungun | Untuk Sumatera Timur |
| 1912 | F 292636 | F 4683761.- |
| 1913 | F 455589 | F 6823794.- |
| 1914 | F 440901 | F 6968688.- |
| 1915 | F 435970 | F 6665884.- |
| 1916 | F 424387 | F 7325692.- |
| 1917 | F 574929 | F 8680403.- |
| 1918 | F 844628 | F 9447200.- |
| 1919 | F 845537 | F 10518949.- |
| 1920 | F 993877 | F 12688666.- |
Harga per-tail perlahan-lahan naik dari f 6, 07 pada tahun 1912 menjadi f. 16 pada tahun 1920.
Seluruh jumlah candu yang digunakan di Simalungun pada periode di atas naik dari 48.210 tail menjadi 62.017 tail. Kenaikan ini merupakan akibat dari kenaikan jumlah orang Cina dan kuli kontrak serta pekerja upah lainnya yang terjadi pada tahun 1917 dan 1918 karena pembukaan berbagai perkebunan besar. Penggunaan candu di antara penduduk pribumi perlahan-lahan menurun. Tempat penjualan candu dijumpai di Pematang Siantar (2 tempat), Parapat, Pamatang Bandar, Pamatang Tanah Jawa, Bangun, Dolok Marangir, Dolok Ulu, Bukit Maraja, Kerasaan, Saribudolok, Bah Bulian, Perdagangan, dan Nagori Dolok.
2.Kas Daerah
Segera setelah kehadiran pemerintahan Eropa dirasakan semakin kuat, di Simalungun dibentuk kas daerah. Setiap daerah memiliki satu kas yang menampung keuntungan dan menutup pengeluaran daerah.
 |
| COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Groepsportret_van_het_Nederlands_ Indisch_Land_Syndicaat_tijdens_een_banket_te_Pematangsiantar_TMnr_60047113 PEJABAT DAN STAFF KONTROLER PEMATANG SIANTAR |
Prinsip bahwa para penguasa pribumi dan para kepala bisa memetik penghasilan lebih banyak yang disetorkan oleh penduduknya di samping gaji, tunjangan atau ganti rugi yang dibayar dari kas daerah, semakin banyak diterapkan. Pada anggaran pertama pos pembayaran, gaji dan biaya perawatan jalan hampir merupakan satu-satunya pengeluaran. Karena kurangnya makna, tujuh kas daerah digabung menjadi satu pada tahun 1908. Ternyata lembaga ini seperti di tempat lain di Hindia Belanda sehubungan dengan kas yang dibentuk bagi afdeling atau onderafdeling, harus disebut kas afdeling tetapi istilah kas daerah tetap berlaku bagi gabungan kas di Simalungun.
Anggaran seluruh wilayah setiap tahun ditetapkan oleh para raja di bawah pimpinan pejabat yang memerintah (asisten residen) dan disetujui oleh kepala pemerintah wilayah. Pengaturan keuangan daerah diserahkan kepada asisten residen, sementara administrasi kas daerah di seluruh Pantai Timur Sumatera dijalankan oleh asisten residen yang membantu gubernur di Medan dengan sebuah kantor khusus untuk itu. Gaji dan biaya kantor menjadi beban berbagai kas daerah. Seluruh dana yang diperlukan untuk itu akan dibagi dalam seluruh kas menurut perbandingan anggaran.
Besarnya anggaran daerah untuk Simalungun pada tahun-tahun pertama belum banyak berarti, setelah itu segera naik dan berjumlah :
1912 - f 97.580
1913 - f 135.036
1914 - f 198.580
1915 - f 396.285
1916 - f 368.433
1917 - f 703.910
1918 - f 507.080
1919 - f 642.305
1920 - f 580.833
1921 - f 537.824
Jumlah yang besar pada tahun 1917, 1919, dan 1920 merupakan akibat dari pengeluaran pada tahun konsesi pertanian di mana "persen tanah" yang tinggi disetorkan (upah yang dibayarkan untuk memperoleh satu konsesi). Selain itu kenaikan ini berkaitan erat dengan perluasan perkebunan dan kenaikan penghasilan tanah dengan kesejahteraan yang meningkat terutama sebagai akibat perluasan irigasi. Dengan maksud memperoleh tinjauan tentang makna kas daerah Simalungun, di bawah ini terdapat pengeluaran utama yang ada pada anggaran selama tahun 1919 dan 1921.
Penerimaan
Menurut anggaran daerah terkait, penerimaan utama mencapai:
Tentang ganti rugi yang dibayarkan oleh pemerintah kepada daerah dibicarakan dalam alinea sebelumnya. Denda dan biaya peradilan mengalami kenaikan tajam karena diberlakukannya keputusan yang menyatakan semua orang pribumi di wilayah para raja di Pantai Timur Sumatera yang berasal dari daerah lain seperti Toba, Mandailing, Jawa dan sebagainya menjadi warga penguasa pribumi dan bisa diajukan pada peradilan daerah. Pajak naik karena situasi ini dan sebagai hasil dari kemakmuran dan kemajuan di daerah ini.
Kerja wajib pada tahun 1916 baru sebagian kecil yang ditebus: Pada tahun 1921 di mana-mana kerja wajib ditebus oleh setiap orang. Mengenai hal ini ada kenaikan biaya perawatan jalan, mengingat dahulu hal ini dilakukan dengan kerja wajib dan kini harus dipenuhi dengan kerja upah. Menuerut keputusan pemerintah biaya penebusan hanya disediakan untuk tujuan itu.
Kenaikan jumlah cukai untuk konsesi pertanian tidak lagi diharapkan. Pengeluaran lebih lanjut tidak diharapkan sementara itu, kini semua konsesi harus memenuhi jumlah maksimal cukai yang dipungut. Jumlah yang berasal dari cukai air meningkat tajam karena perluasan sawah. Kenaikan ini untuk sementara masih berlangsung. Penghasilan dari cukai kayu belakangan ini diatur oleh dinas kehutanan yang semakin diorganisir, sehingga keuntungannya semakin meningkat.
Sumbangan para kepala bagi untuk biaya asrama (tentang ini akan dibahas lebih lanjut dalam bab VIII) menyangkut biaya yang mereka bayar untuk penitipan anak mereka di asrama. Pembayaran kembali untuk pemborongan saluran air dan los pasar menyangkut tagihan daerah pada kotapraja Pematang Siantar yang telah mengambil alih pasar di wilayahnya untuk dikelola oleh daerah (lihat bab IV).
Pengeluaran
Anggaran pengeluaran selama tahun 1916 dan 1921 berjumlah sbb :
Tentang pos ganti rugi pada alinea sebelumnya perlu ditampilkan. Dalam pos "Bantuan lain" beberapa pembayaran dilakukan untuk kas daerah lain bagi proyek yang mereka laksanakan, yang juga bermanfaat bagi daerah Simalungun. Selain itu ada bantuan proyek yang dibuat di luar wewenang kas daerah, sementara hal itu sangat berguna untuk daerah itu. Pengeluaran bidang kehakiman meningkat terutama akibat perubahan dalam pengaturan warga penduduk Simalungun, mereka yang dulu menjadi warga pemerintah dan dihadapkan pada hakim pemerintah, kini menjadi wewenang peradilan tradisional. Sebagai akibatnya, penambahan pegawai peradilan ini sangat diperlukan.
Untuk bidang keuangan, pengeluaran meningkat akibat kenaikan upah pungutan yang diterima oleh para kepala sebagai hasil dari pemungutan pajak. Pada tahun 1921 jumlah dana dari bidang ini sangat tinggi, karena penebusan pinjaman yang dibuat sebelumnya oleh daerah itu sebesar f 75.000. Gaji dan tunjangan tetap bagi para penguasa dan kepala pribumi (bidang pemerintahan) naik karena adanya upaya untuk tidak mengganti dana penghasilan yang tertera pada anggaran dari sektor denda (cukai atas sejumlah pekerja wajib dan sebagainya) dengan kenaikan gaji. Dengan menyimpang dari pedoman di tempat lain, para kepala kampung menerima gaji tahunan kecil sebesar dari f 10 sampai f 75 per kepala tergantung jumlah warganya. Semua pembayaran ini naik dari f 10.000 pada tahun 1916 menjadi f 15.000 pada tahun 1921. Selain itu juga diperlukan penambahan pegawai di hampir semua kantor daerah.
Di bagian pendidikan dan kesehatan tercatat pengeluaran dengan maksud memperbaiki kondisi kesehatan penduduk. Sebuah asrama dibangun untuk anak-anak para kepala. Biaya perawatan siswa menjadi beban orangtuanya yang menyetorkan sejumlah uang ke kas daerah. Seorang dokter daerah diangkat dan sebuah rumahsakit daerah dibangun, sementara poliklinik rutin dibuka di berbagai tempat di wilayah itu, yang banyak dikunjungi penduduk. Dinas kesehatan ini semakin berkembang. Karyanya sangat bermanfaat untk kesehatan umum.
Kenaikan pengeluaran untuk bidang pertanian, perdagangan dan industri juga merupakan akibat usaha memajukan bidang ini sebaik mungkin dengan tujuan mengarahkan perkembangan ekonomi masyarakat pribumi di Simalungun sasuai bidangnya. Dalam pengeluaran untuk proyek daerah juga tertera irigasi. Biaya pembukaan jalan dan proyek irigasi (pengeluaran luar biasa) ditutup lewat pemasukan luar biasa (persen tanah dsb.). Selama periode sampai tahun 1921, pada penghasilan luar biasa diterima sejumlah dana sebesar f 1.290.000. Pengeluaran luar biasa antara lain:
Dari angka-angka ini terbukti bahwa bidang prasarana umum tidak dibebani oleh pengeluaran yang tinggi. Akan tetapi kelanjutan irigasi di daerah pengairan bisa dilakukan bila pinjaman diberikan kepada daerah. Perusahaan daerah (eksploitasi kapal motor di danau Toba) dihentikan pada tahun 1921 mengingat perusahaan swasta mengelola pelayaran di danau Toba sementara daerah tidak mampu bersaing dengan mereka.
3.Kerja Wajib
Kerja wajib tidak dilakukan lagi. Kewajiban untuk itu kini bisa ditebus secara umum. Jumlah penebusan pada tahun 1916 sebesar f 12 dan saat itu setiap tahun berkurang dengan f 2, sampai orang bisa menyediakan dana f 6 untuk membebaskan diri dari kewajiban itu. Hasilnya cukup berlimpah untuk membiayai perawatan jalan umum (menurut ketentuan pemerintah).
Contoh pembayaran daerah ini bukanlah hal baru, karena pada tahun 1906 segera setelah penaklukan wilayah Dolok Silo, dibuat sebuah peraturan untuk menyetorkan sejumlah uang tertentu guna menggantikan kewajiban kerja. Saat itu kerja wajib utama masih terdiri atas bekerja di lahan milik raja dan para kepala. Kini ditetapkan bahwa penduduk Bandar Hanopan dan beberapa daerah lain akan dibebaskan dari pekerjaan di ladang milik raja, bila mereka menyetorkan sepersepuluh panen sawah mereka kepada raja. Setelah panen selesai, hasil itu tetap dibiarkan di sawah. Penghulu desa yang memuat pekerja wajib ini akan melaporkan kepada raja, yang dalam tujuh hari pasti akan mengirim seorang utusan untuk meminta jatahnya. Pelanggaran atas aturan ini dihukum oleh kepala atau pekerja wajib diharuskan membayar denda antara $10 sampai $20.
Pada tahun 1909 suatu peraturan kerja wajib umum dibuat oleh penguasa pribumi, yang kira-kira mirip dengan peraturan dalam Lembaran Negara 1909 nomer 56. Aturan pelaksanaan baru dibuat pada tahun 1911. Selain perawatan jalan dan menggarap lahan milik raja, kerja ini diberlakukan untuk menjaga balai daerah, membawa surat para penguasa pribumi kepada para kepala dan mengangkut para tamu daerah. Biasanya ini dilakukan dengan sejumlah pembayaran tertentu.
Jumlah maksimal yang dituntut adalah 40 hari kerja bagi setiap pekerja wajib setahunnya. Setiap malam yang dihabiskan untuk bekerja juga dihitung setengah hari kerja. Jumlah pekerja wajib yang bisa dituntut oleh para raja dan para kepala telah ditetapkan. Beberapa tahun yang lalu hak ini dihapuskan dan (seperti telah kita ketahui dalam paragraf sebelumnya) ganti rugi yang dipungut ditetapkan dalam bentuk kenaikan gaji mereka. Jika pada tahun 1916 pembayaran hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kekayaan seperti pedati atau lainnya, sejak tahun ini setiap orang bisa membayar untuk menggantikan kerja wajib. Ketakutan bahwa tenaga kerja yang tidak memenuhi syarat akan muncul dalam perawatan jalan, hal ini tidak bisa dibenarkan. Memang dalam percobaan sebelumnya (tahun 1910) terbukti bahwa sangat sulit untuk menarik sejumlah besar pekerja dalam kerja upah, karenanya hak untuk menebus atau membayar saat itu kembali dicabut. Namun, terbukti bahwa belum banyak orang yang mengambil tindakan untuk menyediakan tenaga kerja yang layak dan mengikatnya. Pada tahun 1916 terbukti mungkin untuk melakukan perawatan jalan dengan kerja upah. Juga pembayaran diatur dengan baik. Setiap pekerja jalan memperoleh tugas merawat 1 kilometer jalan. Pada setiap 12 kilometer seorang mandor diangkat untuk mengawasinya. Setiap tiga mandor kembali diangkat seorang mandor kepala, yang menerima perintah dari pengawas proyek daerah. Jadi pekerjaan di proyek daerah diatur demikian, sehingga para buruh menawarkan diri untuk bekerja dan pilihan dijatuhkan kepada mereka yang terbaik. Karena melakukan kerja yang baik demi kepentingan mereka sendiri dan untuk menjamin kehidupannya, mereka juga bisa memperhitungkan dari pihak majikan (jadi daerah) untuk jaminan kerja mereka yang memadai.
Di daerah dataran rendah terutama para pekerja Jawa, banyak kuli kontrak yang mendaftarkan diri. Di Pematang Siantar Hulu juga banyak orang Batak (terutama Simalungun) yang ingin bekerja, juga beberapa orang Batak Timur bekerja sebagai pekerja di proyek daerah. Juga pada pekerjaan pembukaan jalan Toba tidak ada kesulitan untuk mencari tenaga kerja. Pada tahun 1917 sehubungan dengan keinginan umum untuk menebus kerja wajib, tersedia dana sebesar f 8.700 sebagai ganti sejumlah kerja harian yang terkumpul dari para pekerja wajib ini. Disediakan dana yang akan diperlukan. Suatu bukti nyata bahwa ancaman yang dikhawatirkan di sana tidak ada.
Para pekerja wajib yang lalai membayar uang tebusan dipaksa bekerja untuk mengumpulkan kerikil, pasir, dan bahan lain agar kelemahan pekerja kasar dapat tertutupi. Penggantian kerja wajib dengan pajak kepala (yang akhirnya dihapuskan) bagi semua orang miskin dan kaya tampak tidak logis. Mengapa tetap bertahan pada gambaran bahwa tenaga kerja seorang pria dewasa dianggap sama untuk semua orang dan oleh karenanya juga pajak penggantinya harus dituntut jumlah yang sama bagi setiap orang? Argumen ini hanya berlaku dalam penebusan, bukan dalam penghapusan. Ketika orang menghapuskan bentuk pajak, kerja wajib, untuk itu, tidak perlu ada ketidakadilan lain yang terjadi. Penghapusan yang benar dan adil perlu disertai dengan penerapan suatu pajak yang dihitung menurut kemampuan, yakni bagi orang miskin jumlahnya lebih sedikit daripada orang kaya, juga sama menekannya. Pungutan pada pajak penghasilan atau peraturan sejenis akan merupakan penyelesaian yang paling sederhana.
Anggaran seluruh wilayah setiap tahun ditetapkan oleh para raja di bawah pimpinan pejabat yang memerintah (asisten residen) dan disetujui oleh kepala pemerintah wilayah. Pengaturan keuangan daerah diserahkan kepada asisten residen, sementara administrasi kas daerah di seluruh Pantai Timur Sumatera dijalankan oleh asisten residen yang membantu gubernur di Medan dengan sebuah kantor khusus untuk itu. Gaji dan biaya kantor menjadi beban berbagai kas daerah. Seluruh dana yang diperlukan untuk itu akan dibagi dalam seluruh kas menurut perbandingan anggaran.
Besarnya anggaran daerah untuk Simalungun pada tahun-tahun pertama belum banyak berarti, setelah itu segera naik dan berjumlah :
1912 - f 97.580
1913 - f 135.036
1914 - f 198.580
1915 - f 396.285
1916 - f 368.433
1917 - f 703.910
1918 - f 507.080
1919 - f 642.305
1920 - f 580.833
1921 - f 537.824
Jumlah yang besar pada tahun 1917, 1919, dan 1920 merupakan akibat dari pengeluaran pada tahun konsesi pertanian di mana "persen tanah" yang tinggi disetorkan (upah yang dibayarkan untuk memperoleh satu konsesi). Selain itu kenaikan ini berkaitan erat dengan perluasan perkebunan dan kenaikan penghasilan tanah dengan kesejahteraan yang meningkat terutama sebagai akibat perluasan irigasi. Dengan maksud memperoleh tinjauan tentang makna kas daerah Simalungun, di bawah ini terdapat pengeluaran utama yang ada pada anggaran selama tahun 1919 dan 1921.
Penerimaan
Menurut anggaran daerah terkait, penerimaan utama mencapai:
| | 1916 | 1921 |
| Ganti rugi pemerintah | f 15.250 | f 15.250 |
| Denda dan biaya peradilan | f 2.400 | f 2.400 |
| Pajak | f 60.000 | f 80.000 |
| Bunga Simpanan | f 2.000 | f 3.500 |
| Penebusan kerja wajib | f 10.000 | f 62.000 |
| Cukai konsesi pertanian | f160.285 | f213.828 |
| Cukai konsesi perkebunan | f 1.500 | f 4.800 |
| Cukai penyadapan air | f 2.400 | f 2.586 |
| Pajak air sawah | f 12.000 | f 31.000 |
| Cukai penebangan kayu | f 6.500 | f 12.000 |
| Sumbangan biaya asrama | ------- | f 4.800 |
| Peralihan saluran air | ------- | f 3.160 |
| Pemborongan los pasar | ------- | f 3.690 |
Tentang ganti rugi yang dibayarkan oleh pemerintah kepada daerah dibicarakan dalam alinea sebelumnya. Denda dan biaya peradilan mengalami kenaikan tajam karena diberlakukannya keputusan yang menyatakan semua orang pribumi di wilayah para raja di Pantai Timur Sumatera yang berasal dari daerah lain seperti Toba, Mandailing, Jawa dan sebagainya menjadi warga penguasa pribumi dan bisa diajukan pada peradilan daerah. Pajak naik karena situasi ini dan sebagai hasil dari kemakmuran dan kemajuan di daerah ini.
Kerja wajib pada tahun 1916 baru sebagian kecil yang ditebus: Pada tahun 1921 di mana-mana kerja wajib ditebus oleh setiap orang. Mengenai hal ini ada kenaikan biaya perawatan jalan, mengingat dahulu hal ini dilakukan dengan kerja wajib dan kini harus dipenuhi dengan kerja upah. Menuerut keputusan pemerintah biaya penebusan hanya disediakan untuk tujuan itu.
Kenaikan jumlah cukai untuk konsesi pertanian tidak lagi diharapkan. Pengeluaran lebih lanjut tidak diharapkan sementara itu, kini semua konsesi harus memenuhi jumlah maksimal cukai yang dipungut. Jumlah yang berasal dari cukai air meningkat tajam karena perluasan sawah. Kenaikan ini untuk sementara masih berlangsung. Penghasilan dari cukai kayu belakangan ini diatur oleh dinas kehutanan yang semakin diorganisir, sehingga keuntungannya semakin meningkat.
Sumbangan para kepala bagi untuk biaya asrama (tentang ini akan dibahas lebih lanjut dalam bab VIII) menyangkut biaya yang mereka bayar untuk penitipan anak mereka di asrama. Pembayaran kembali untuk pemborongan saluran air dan los pasar menyangkut tagihan daerah pada kotapraja Pematang Siantar yang telah mengambil alih pasar di wilayahnya untuk dikelola oleh daerah (lihat bab IV).
Pengeluaran
Anggaran pengeluaran selama tahun 1916 dan 1921 berjumlah sbb :
| | 1916 | 1921 |
| Ganti rugi pemerintah dan bantuan lain | F 30.000 | F 50.001 |
| Kehakiman | F 9.000 | F 21.100 |
| Keuangan | F 6.960 | F 91.201 |
| Pemerintahan | F 66.000 | F 149.294 |
| Pendidikan dan kesehatan | F 9.500 | F 51.120 |
| Pertanian, Perdaganagn dan Industri | F 12.000 | F 33.144 |
| PU Daerah | F 230.475 | F 141.963 |
| Perusahaan Daerah | F 4.500 | ------ |
Untuk bidang keuangan, pengeluaran meningkat akibat kenaikan upah pungutan yang diterima oleh para kepala sebagai hasil dari pemungutan pajak. Pada tahun 1921 jumlah dana dari bidang ini sangat tinggi, karena penebusan pinjaman yang dibuat sebelumnya oleh daerah itu sebesar f 75.000. Gaji dan tunjangan tetap bagi para penguasa dan kepala pribumi (bidang pemerintahan) naik karena adanya upaya untuk tidak mengganti dana penghasilan yang tertera pada anggaran dari sektor denda (cukai atas sejumlah pekerja wajib dan sebagainya) dengan kenaikan gaji. Dengan menyimpang dari pedoman di tempat lain, para kepala kampung menerima gaji tahunan kecil sebesar dari f 10 sampai f 75 per kepala tergantung jumlah warganya. Semua pembayaran ini naik dari f 10.000 pada tahun 1916 menjadi f 15.000 pada tahun 1921. Selain itu juga diperlukan penambahan pegawai di hampir semua kantor daerah.
Di bagian pendidikan dan kesehatan tercatat pengeluaran dengan maksud memperbaiki kondisi kesehatan penduduk. Sebuah asrama dibangun untuk anak-anak para kepala. Biaya perawatan siswa menjadi beban orangtuanya yang menyetorkan sejumlah uang ke kas daerah. Seorang dokter daerah diangkat dan sebuah rumahsakit daerah dibangun, sementara poliklinik rutin dibuka di berbagai tempat di wilayah itu, yang banyak dikunjungi penduduk. Dinas kesehatan ini semakin berkembang. Karyanya sangat bermanfaat untk kesehatan umum.
Kenaikan pengeluaran untuk bidang pertanian, perdagangan dan industri juga merupakan akibat usaha memajukan bidang ini sebaik mungkin dengan tujuan mengarahkan perkembangan ekonomi masyarakat pribumi di Simalungun sasuai bidangnya. Dalam pengeluaran untuk proyek daerah juga tertera irigasi. Biaya pembukaan jalan dan proyek irigasi (pengeluaran luar biasa) ditutup lewat pemasukan luar biasa (persen tanah dsb.). Selama periode sampai tahun 1921, pada penghasilan luar biasa diterima sejumlah dana sebesar f 1.290.000. Pengeluaran luar biasa antara lain:
Proyek Irigasi ---------- f 700.000.
Jalan --------------------- f 125.000.
Bangunan ----------------f 135.000.
Subsidi ………………..f 20.000.
Pelunasan pinjaman f 225.000.
Dari angka-angka ini terbukti bahwa bidang prasarana umum tidak dibebani oleh pengeluaran yang tinggi. Akan tetapi kelanjutan irigasi di daerah pengairan bisa dilakukan bila pinjaman diberikan kepada daerah. Perusahaan daerah (eksploitasi kapal motor di danau Toba) dihentikan pada tahun 1921 mengingat perusahaan swasta mengelola pelayaran di danau Toba sementara daerah tidak mampu bersaing dengan mereka.
3.Kerja Wajib
Kerja wajib tidak dilakukan lagi. Kewajiban untuk itu kini bisa ditebus secara umum. Jumlah penebusan pada tahun 1916 sebesar f 12 dan saat itu setiap tahun berkurang dengan f 2, sampai orang bisa menyediakan dana f 6 untuk membebaskan diri dari kewajiban itu. Hasilnya cukup berlimpah untuk membiayai perawatan jalan umum (menurut ketentuan pemerintah).
Contoh pembayaran daerah ini bukanlah hal baru, karena pada tahun 1906 segera setelah penaklukan wilayah Dolok Silo, dibuat sebuah peraturan untuk menyetorkan sejumlah uang tertentu guna menggantikan kewajiban kerja. Saat itu kerja wajib utama masih terdiri atas bekerja di lahan milik raja dan para kepala. Kini ditetapkan bahwa penduduk Bandar Hanopan dan beberapa daerah lain akan dibebaskan dari pekerjaan di ladang milik raja, bila mereka menyetorkan sepersepuluh panen sawah mereka kepada raja. Setelah panen selesai, hasil itu tetap dibiarkan di sawah. Penghulu desa yang memuat pekerja wajib ini akan melaporkan kepada raja, yang dalam tujuh hari pasti akan mengirim seorang utusan untuk meminta jatahnya. Pelanggaran atas aturan ini dihukum oleh kepala atau pekerja wajib diharuskan membayar denda antara $10 sampai $20.
Pada tahun 1909 suatu peraturan kerja wajib umum dibuat oleh penguasa pribumi, yang kira-kira mirip dengan peraturan dalam Lembaran Negara 1909 nomer 56. Aturan pelaksanaan baru dibuat pada tahun 1911. Selain perawatan jalan dan menggarap lahan milik raja, kerja ini diberlakukan untuk menjaga balai daerah, membawa surat para penguasa pribumi kepada para kepala dan mengangkut para tamu daerah. Biasanya ini dilakukan dengan sejumlah pembayaran tertentu.
Jumlah maksimal yang dituntut adalah 40 hari kerja bagi setiap pekerja wajib setahunnya. Setiap malam yang dihabiskan untuk bekerja juga dihitung setengah hari kerja. Jumlah pekerja wajib yang bisa dituntut oleh para raja dan para kepala telah ditetapkan. Beberapa tahun yang lalu hak ini dihapuskan dan (seperti telah kita ketahui dalam paragraf sebelumnya) ganti rugi yang dipungut ditetapkan dalam bentuk kenaikan gaji mereka. Jika pada tahun 1916 pembayaran hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kekayaan seperti pedati atau lainnya, sejak tahun ini setiap orang bisa membayar untuk menggantikan kerja wajib. Ketakutan bahwa tenaga kerja yang tidak memenuhi syarat akan muncul dalam perawatan jalan, hal ini tidak bisa dibenarkan. Memang dalam percobaan sebelumnya (tahun 1910) terbukti bahwa sangat sulit untuk menarik sejumlah besar pekerja dalam kerja upah, karenanya hak untuk menebus atau membayar saat itu kembali dicabut. Namun, terbukti bahwa belum banyak orang yang mengambil tindakan untuk menyediakan tenaga kerja yang layak dan mengikatnya. Pada tahun 1916 terbukti mungkin untuk melakukan perawatan jalan dengan kerja upah. Juga pembayaran diatur dengan baik. Setiap pekerja jalan memperoleh tugas merawat 1 kilometer jalan. Pada setiap 12 kilometer seorang mandor diangkat untuk mengawasinya. Setiap tiga mandor kembali diangkat seorang mandor kepala, yang menerima perintah dari pengawas proyek daerah. Jadi pekerjaan di proyek daerah diatur demikian, sehingga para buruh menawarkan diri untuk bekerja dan pilihan dijatuhkan kepada mereka yang terbaik. Karena melakukan kerja yang baik demi kepentingan mereka sendiri dan untuk menjamin kehidupannya, mereka juga bisa memperhitungkan dari pihak majikan (jadi daerah) untuk jaminan kerja mereka yang memadai.
Di daerah dataran rendah terutama para pekerja Jawa, banyak kuli kontrak yang mendaftarkan diri. Di Pematang Siantar Hulu juga banyak orang Batak (terutama Simalungun) yang ingin bekerja, juga beberapa orang Batak Timur bekerja sebagai pekerja di proyek daerah. Juga pada pekerjaan pembukaan jalan Toba tidak ada kesulitan untuk mencari tenaga kerja. Pada tahun 1917 sehubungan dengan keinginan umum untuk menebus kerja wajib, tersedia dana sebesar f 8.700 sebagai ganti sejumlah kerja harian yang terkumpul dari para pekerja wajib ini. Disediakan dana yang akan diperlukan. Suatu bukti nyata bahwa ancaman yang dikhawatirkan di sana tidak ada.
Para pekerja wajib yang lalai membayar uang tebusan dipaksa bekerja untuk mengumpulkan kerikil, pasir, dan bahan lain agar kelemahan pekerja kasar dapat tertutupi. Penggantian kerja wajib dengan pajak kepala (yang akhirnya dihapuskan) bagi semua orang miskin dan kaya tampak tidak logis. Mengapa tetap bertahan pada gambaran bahwa tenaga kerja seorang pria dewasa dianggap sama untuk semua orang dan oleh karenanya juga pajak penggantinya harus dituntut jumlah yang sama bagi setiap orang? Argumen ini hanya berlaku dalam penebusan, bukan dalam penghapusan. Ketika orang menghapuskan bentuk pajak, kerja wajib, untuk itu, tidak perlu ada ketidakadilan lain yang terjadi. Penghapusan yang benar dan adil perlu disertai dengan penerapan suatu pajak yang dihitung menurut kemampuan, yakni bagi orang miskin jumlahnya lebih sedikit daripada orang kaya, juga sama menekannya. Pungutan pada pajak penghasilan atau peraturan sejenis akan merupakan penyelesaian yang paling sederhana.
 |
| COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Brug_over_rivier_bij_Manik_TMnr_60021746 JEMBATAN DI SUNGAI MANIK |
Segala masukan dan koreksi sangat terbuka untuk mengedit artikel ini (open source) yang tentunya dengan data dan fakta serta sumber berita yang akurat sehingga apa yang menjadi koreksi bisa bermanfaat untuk menambah "celah-celah" yang hilang dari sejarah SIMALUNGUN pada umumnya, dan sejarah MARGA/BORU GIRSANG pada khususnya.
Terimakasih
GIRSANG VISION- HABONARON DO BONA
GIRSANG VISION- HABONARON DO BONA
0 komentar:
Posting Komentar
No comment is offensive tribe, religion and any individual, Use words and phrases are polite and ethical - Thank you -